Padang, Atkarbonist – Sumatera Barat memulai babak baru dalam pengelolaan energi bersih dengan diresmikannya kepengurusan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Wilayah Sumbar.

Pelantikan yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernuran, Jumat (6/2/2026), menjadi jawaban atas kompleksitas potensi energi baru terbarukan (EBT) yang kerap berbenturan dengan isu sosial dan lingkungan.

Kepengurusan METI Sumbar periode ini dipimpin oleh Dr. Ir. Firman Hidayat, MT, seorang akademisi senior dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), didampingi oleh Fauzi, jurnalis Harian Haluan, sebagai Sekretaris Jenderal.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua METI Pusat, Zulfan Zahar, dan disaksikan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Transformasi Peran: Menjadi “KADIN” Energi Terbarukan

Ketua METI Pusat, Zulfan Zahar, menegaskan bahwa METI kini bertransformasi dari sekadar organisasi advokasi menjadi simpul ekosistem energi.

“METI ditargetkan menjadi think tank dan diproyeksikan sebagai ‘KADIN-nya energi terbarukan’,” ujar Zulfan.

Sumatera Barat merupakan wilayah kedua dari total 18 pengurus wilayah yang akan dibentuk secara nasional, mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah daerah setempat terhadap transisi energi.

Menghadapi Trauma Bencana dan Krisis Investasi

Zulfan juga mengingatkan tantangan berat di Sumatera, di mana sebanyak 28 perusahaan energi dicabut izinnya akibat bencana ekologis.

Untuk itu, METI Sumbar didorong menjadi “penjaga akal sehat” dalam pembangunan, terutama dalam mengawasi proyek besar seperti rencana PLTA 111 MW agar tidak memicu bencana longsor di masa depan.

Ketua METI Sumbar, Firman Hidayat, menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung dalam kajian strategis.

“EBT menyentuh aspek lingkungan, ekonomi, bisnis, hingga sosial budaya. Kami siap bersinergi mengawal RTRW daerah agar mengakomodasi energi terbarukan,” tegas Firman.

Komitmen Sumbar: Lampaui Target Nasional

Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyambut positif kehadiran METI sebagai ruang edukasi publik. Ia memaparkan pencapaian luar biasa Sumbar di mana bauran EBT telah mencapai 32 persen hingga 2025, angka yang jauh melampaui rata-rata nasional.

Namun, ia tidak menampik adanya hambatan sosial, terutama pada proyek panas bumi. Mahyeldi berharap METI bisa menjernihkan arus informasi agar penolakan masyarakat akibat misinformasi dapat diminimalisir.

Pelantikan ini menegaskan bahwa masa depan energi di Ranah Minang tidak hanya soal ketersediaan sumber daya alam, tetapi tentang bagaimana mengelola potensi tersebut dengan ilmu dan keberpihakan pada kelestarian lingkungan.* (Sumber: Tribunsumbar)

Jakarta, ATKARBONIST – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal dimulainya perdagangan karbon internasional Indonesia di pasar sukarela (voluntary market) pada Juni 2026.

Skema ini akan berjalan di bawah payung Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Dengan dibukanya akses bagi pembeli internasional terhadap kredit karbon nasional, pemerintah memperkirakan potensi ekonomi yang masuk ke Tanah Air dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat.

“Komunitas karbon di luar negeri sudah menunggu 10 tahun sejak Perjanjian Paris 2025. Sekarang [aturan] sudah dikeluarkan, ini adalah suatu prestasi luar biasa,” kata Hashim saat berbicara dalam ESG Sustainability Forum 2026 yang diselenggarakan CNBC Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Mengutip Antara, Perpres tersebut menjadi fondasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia.

Regulasi ini mencakup mekanisme perdagangan emisi dan kredit karbon, pencatatan unit karbon melalui Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK), pencegahan penghitungan ganda, serta pengaturan keterkaitan antara pasar karbon domestik dan internasional.

Hashim mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menuntaskan proses integrasi berbagai sistem registrasi karbon agar seluruh transaksi tercatat secara terpusat, transparan, dan akuntabel dalam satu sistem nasional.

Menurutnya, integrasi ini menjadi syarat penting agar pasar karbon Indonesia dapat beroperasi sesuai standar internasional dan memperoleh kepercayaan dari pelaku global.

“Saya bisa melaporkan bahwa pemerintah sudah menentukan akhir Juni ini semua carbon market akan operasional. Dan Juli kita berharap bahwa perdagangan cukup besar, sudah bisa dihitung dan diestimasi bisa miliaran dolar bisa masuk ke Indonesia,” paparnya.

Lebih lanjut, Hashim menilai besarnya potensi transaksi pasar karbon Indonesia tak lepas dari tingginya minat pembeli internasional terhadap kredit karbon berbasis solusi alam atau nature-based solutions (NBS).

Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif melalui ekosistem alamnya, mulai dari hutan tropis, mangrove, wilayah laut, hingga padang lamun.

“Dan dengan ini semuanya nature based solutions, berarti yang tadi saya sebut pelaku-pelaku karbon internasional sudah betul-betul tertarik. Mereka selama ini tidak begitu tertarik dengan kredit karbon yang berdasarkan industri, berdasarkan pabrik-pabrik kimia, atau pabrik semen, PLTU,” katanya.

Merujuk pada harga karbon di sejumlah pasar global, Hashim menyebut peluang pendapatan Indonesia bisa mencapai puluhan miliar dolar AS.

Di pasar Uni Eropa, harga karbon berkisar 50–60 euro per ton setara karbon dioksida, sementara di Swedia bahkan menyentuh 100 euro per ton.

Di sisi lain, riset BloombergNEF (BNEF) menunjukkan pasar karbon global berpotensi semakin terpolarisasi pada 2026.

Pergeseran permintaan diperkirakan terjadi dari pasar sukarela menuju mekanisme kepatuhan (compliance) yang digerakkan oleh regulasi pemerintah.

Minimnya kepastian regulasi di pasar kredit karbon sukarela, ditambah risiko reputasi akibat tudingan greenwashing, dinilai mengurangi minat perusahaan untuk melakukan offset emisi secara sukarela.

Namun, mendekati tenggat pencapaian target iklim nasional, pemerintah di berbagai negara mulai mendorong perdagangan kredit karbon lintas negara dan domestik sebagai instrumen pemenuhan kewajiban penurunan emisi.

Sepanjang 2025, jumlah kredit karbon yang dipensiunkan melalui registri sukarela tercatat turun 12 persen dibandingkan 2024 menjadi 153 juta ton CO₂ ekuivalen, level terendah sejak 2021. BNEF memperkirakan tren penurunan permintaan sukarela ini akan berlanjut pada 2026.

Sementara itu, perjanjian pembelian jangka panjang (offtake) untuk proyek penghilangan karbon memang meningkat dua kali lipat dari 2024 ke 2025 menjadi 57 juta ton.

Namun, hampir 90 persen volume tersebut berasal dari satu perusahaan, yakni Microsoft, sehingga pertumbuhan pasar dinilai belum mencerminkan permintaan yang berkelanjutan.* (Sumber: Bisnis.com)

Jakarta, ATKARBONIST – Pemerintah bersama pelaku usaha menegaskan sektor hijau akan menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global, mulai dari transisi energi, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.

Pandangan tersebut disampaikan dalam sesi How Can Indonesia Leverage the Green Sectors to Boost Growth? pada Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Forum tersebut menghadirkan Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba, Partner Systemiq Mattia Romani, serta Head of Development and Investment Asia Pacific Masdar Fatima Al Madhloum Al Suwaidi.

Hashim Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan berbasis alam dan energi bersih, termasuk rencana rehabilitasi 12,7 juta hektare lahan terdegradasi.

Ia mencontohkan alokasi dana sebesar USD120 juta untuk konservasi Taman Nasional Way Kambas sebagai bukti keseriusan pemerintah.

“Ini bukan dana donor, ini uang Indonesia sendiri. Pemerintah benar-benar berjalan sesuai komitmen,” ujar dia.

Selain program konservasi, pemerintah juga meningkatkan jumlah polisi hutan dari 5.000 menjadi 70 ribu personel untuk menjaga kawasan konservasi dan taman nasional.

Hashim menilai langkah tersebut penting mengingat maraknya alih fungsi ilegal kawasan lindung dalam satu dekade terakhir.

Di sektor energi, pemerintah menyiapkan program pembangunan pembangkit listrik hingga 70 gigawatt dalam 10 tahun ke depan.

Sekitar 76 persen kapasitas tersebut direncanakan berasal dari energi terbarukan. Pemerintah juga mulai memasukkan energi nuklir sebesar 7 gigawatt hingga 2034 sebagai bagian dari bauran energi rendah karbon.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan transisi energi Indonesia harus berorientasi pada ketahanan dan keamanan energi nasional.

Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan, mulai dari tenaga surya hingga panas bumi, meski tantangan intermitensi masih perlu diatasi.

“Karena itu, kebijakan energi baru, termasuk pengembangan nuklir, menjadi bagian dari solusi,” kata dia.

Eddy menambahkan DPR dan pemerintah telah menyepakati kebijakan energi nasional 2025–2034.

Regulasi pendukung akan disiapkan, termasuk RUU Energi Terbarukan, revisi UU Ketenagalistrikan dan Migas, serta dorongan pembahasan RUU Aksi Iklim.

Dari perspektif global, Partner Systemiq Mattia Romani menilai satu dekade ke depan akan menjadi periode yang sangat berbeda bagi agenda pertumbuhan hijau.

Ia menekankan ketahanan iklim harus dipahami sebagai investasi pertumbuhan, bukan sekadar perlindungan.

“Tanpa investasi pada resiliensi, produktivitas dan pertumbuhan akan melambat,” ujar dia.

Romani juga menyoroti peran kecerdasan buatan dalam mempercepat transisi hijau serta pentingnya memastikan pertumbuhan hijau berdampak langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan biaya energi.

Sementara itu, Head of Development and Investment Asia Pacific Masdar Fatima Al Madhloum Al Suwaidi menilai Indonesia semakin menarik bagi investor energi bersih karena memiliki target yang jelas dan komitmen jangka panjang dari pemerintah.

Ia mencontohkan proyek PLTS terapung yang dijalankan Masdar bersama PLN sebagai bentuk kolaborasi publik dan swasta yang efektif.

“Kami melihat roadmap yang jelas dan konsistensi kebijakan, itulah yang dicari investor,” kata dia.

Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba menekankan peran dunia usaha dalam menjawab permintaan pasar global terhadap produk hijau.

Ia menjelaskan APP Group mengembangkan platform keberlanjutan Regenesis untuk mengintegrasikan seluruh rantai nilai, mulai dari solusi berbasis alam hingga dekarbonisasi industri.

“Permintaan produk hijau sudah nyata, terutama dari Eropa dan Amerika Utara, dan ini peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Fatima.

Menutup diskusi, Hashim menyoroti terobosan pemerintah dalam pembentukan pasar karbon nasional yang kini terbuka bagi verifikator internasional.

Ia menyebut kebijakan tersebut mendapat respons positif dari komunitas global dan menjadi fondasi penting bagi pembiayaan transisi hijau Indonesia.* (Sumber: MetroTV News)

Bogor, ATKARBONIST – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 akan dibiayai melalui skema pendanaan campuran.

Menurut Purbaya, pembiayaan proyek tersebut akan melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikannya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Saya enggak tahu persis angkanya, sebenarnya itu dikerjakan Danantara. Nanti ada sebagian yang dikerjakan APBN,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai alokasi anggaran proyek pengelolaan sampah yang akan digerakkan pemerintah.

Ia mencontohkan proyek serupa yang telah berjalan di Surabaya. Dalam proyek tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar. Dana tersebut, kata Purbaya, tidak hanya digunakan untuk pengolahan sampah, tetapi juga mencakup pembiayaan kebersihan kota.

“Yang saya tahu di Surabaya itu Rp60 miliar kita bayar. Tapi itu sekalian biaya kebersihan. Jadi memang kita harus keluarkan uang untuk menjaga kebersihan lingkungan kota-kota kita, termasuk di Bali,” jelasnya.

Purbaya juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Bali yang dinilainya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa solusi nyata. Ia menyebut konflik dan perdebatan antar pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama lambannya realisasi proyek pengelolaan sampah di Pulau Dewata.

“Bali itu bertahun-tahun debat terus, antar pemerintah daerah banyak berantem, enggak jadi-jadi proyek sampahnya, sehingga jadi begitu kotor sekali Bali,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat sebelumnya pernah memediasi pemerintah daerah di Bali untuk mendorong kesepakatan bersama agar proyek pengelolaan sampah dapat segera dijalankan. Meski membutuhkan biaya besar, Purbaya menegaskan proyek tersebut tetap penting demi menjaga lingkungan dan citra Bali.

“Dulu pernah kita damaikan antara pemda di beberapa kota, tiga kota. Jadi jalan saja walaupun mahal itu buat Bali sendiri,” pungkasnya.* (Sumber: Bisnis.com)

Jakarta, ATKARBONIST – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membidik kemitraan strategis dengan penyedia energi terbarukan guna menopang pengembangan infrastruktur digital perusahaan.

Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan energi, khususnya untuk operasional pusat data.

Direktur Utama Telkom Indonesia, Dian Siswarini, mengatakan bahwa fokus utama Telkom dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, adalah memperkuat fondasi infrastruktur digital nasional.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat berbincang dengan CNBC Indonesia di sela forum global tersebut.

“Infrastruktur digital tetap menjadi prioritas utama kami. Sebagai perusahaan yang bergerak di penyediaan infrastruktur digital, tanggung jawab terbesar Telkom adalah memastikan infrastruktur tersebut tersedia dan terus berkembang,” ujar Dian.

Ia menjelaskan, infrastruktur digital yang dikembangkan Telkom meliputi berbagai aset strategis, mulai dari jaringan fiber optik, data center, hingga satelit. Namun demikian, pengelolaan data center menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait kebutuhan energi yang sangat besar.

“Seluruh infrastruktur ini, khususnya data center, membutuhkan pasokan listrik yang sangat tinggi. Jika tidak didukung energi terbarukan, tentu dampaknya terhadap lingkungan menjadi kurang ideal,” jelasnya.

Oleh karena itu, Telkom tengah menjajaki kerja sama dengan mitra global yang mampu menyediakan solusi energi hijau dalam skala besar. Dian mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung operasional data center yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Kami sedang mencari bentuk kerja sama dengan perusahaan yang dapat memberikan solusi energi terbarukan, terutama untuk kebutuhan besar seperti data center,” pungkasnya.* (Sumber: CNBC Indonesia)

Jakarta, ATKARBONIST – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) memandang pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan sektor energi nasional, seiring dengan lonjakan kebutuhan energi dan percepatan agenda transisi menuju energi terbarukan.

Ketua Umum HKI Muhammad Ma’ruf Maulana menyampaikan kebijakan energi yang terintegrasi, berkelanjutan, serta memiliki arah jangka panjang sangat dibutuhkan guna menjaga daya saing industri nasional.

Menurutnya, kawasan industri memiliki peran vital dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sangat bergantung pada kepastian pasokan energi.

Ia menegaskan ketersediaan energi yang stabil menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan kawasan industri.

“Bagi kawasan industri, kepastian energi yang andal, terjangkau, dan semakin ramah lingkungan merupakan prasyarat utama untuk menjaga iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Ma’ruf dalam keterangan resminya, Kamis (29/1/2026).

Kalangan pengusaha menilai keberadaan dan penugasan DEN sangat penting untuk menjamin kesinambungan antara penyusunan kebijakan energi nasional dengan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Selain itu, kawasan industri dinilai memiliki posisi strategis sebagai ekosistem terintegrasi yang dapat mendukung transisi energi nasional.

Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan energi surya, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan energi berbasis kawasan, serta integrasi sistem kelistrikan yang lebih hijau dan efisien.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi, HKI menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendorong pencapaian bauran energi bersih nasional.

“Kami optimistis Dewan Energi Nasional periode ini mampu menghadirkan kebijakan yang konsisten dan implementatif. Transisi energi harus berjalan seimbang, memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan emisi, sekaligus menjaga daya saing kawasan industri sebagai penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja,” lanjut Ma’ruf.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik susunan baru Dewan Energi Nasional periode 2026–2030 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjabat sebagai Ketua Harian DEN.

Para pelaku usaha kawasan industri berharap kebijakan energi ke depan dapat lebih terintegrasi serta mendorong sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, guna mewujudkan sistem energi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan agenda pembangunan industri Indonesia.* (Sumber: bisnis.com)

Jakarta, ATKARBONIST – Sektor industri nasional tengah memasuki masa penentuan seiring dorongan kuat menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Tekanan global terhadap isu iklim semakin nyata, terlebih dengan penerapan berbagai kebijakan internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang menuntut industri melakukan percepatan transisi energi dan dekarbonisasi agar tetap mampu bersaing di pasar dunia.

Bagi Indonesia, momentum ini dinilai strategis untuk mempertahankan posisi penting dalam rantai pasok global.

Pemerintah pun telah merancang arah pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mencakup delapan program prioritas, mulai dari penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam implementasi RPJMN tersebut, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dipandang krusial, mengingat kontribusinya yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Country Director SCG Indonesia, Warit Jintanawan, mengatakan bahwa agenda dekarbonisasi tidak dapat dijalankan secara terpisah oleh satu pihak saja.
“Dekarbonisasi merupakan misi bersama demi masa depan bangsa.

Sebagai pelaku industri, kami menyadari bahwa perjalanan ini tidak dapat kami tempuh sendirian,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/26).

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mengakselerasi transisi hijau. Melalui kolaborasi yang solid, kita akan mampu merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang senantiasa berpihak pada bumi dan manusia,” tambah dia.

Percepatan Dekarbonisasi

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, SCG kembali menyelenggarakan ESG Symposium 2025 Indonesia pada Desember 2025.

Forum tahunan ini dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat sipil dalam merespons tantangan lingkungan dan ekonomi yang kian kompleks.

Mengangkat tema “Decarbonizing for Our Sustainable Tomorrow”, simposium ini mendorong lahirnya langkah konkret dalam mempercepat dekarbonisasi, memperkuat ekonomi hijau, serta mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular di berbagai sektor industri.

Pada sesi utama, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengungkapkan proyeksi peningkatan permintaan produk manufaktur yang diperkirakan melonjak hingga 0,8–3 kali lipat pada 2050 dibandingkan 2023.

Tanpa penerapan strategi rendah karbon, kondisi tersebut berpotensi memicu lonjakan emisi industri hingga 107% dalam skenario business-as-usual.

Fabby juga memaparkan lima pilar utama dalam dekarbonisasi industri, yakni efisiensi energi dan material, pemutakhiran proses produksi, penangkapan dan penyimpanan karbon, substitusi bahan bakar, serta pemanfaatan listrik rendah karbon dan elektrifikasi.

Praktik Nyata Industri

ESG Symposium 2025 turut menampilkan berbagai praktik konkret dari pelaku industri.

PT TBS Energi Utama Tbk., misalnya, melalui strategi TBS2030 menargetkan netralitas karbon pada 2030 dengan melepas aset berbasis batu bara dan mengalihkan investasi senilai USD 600 juta ke sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Di bidang logistik, SCGJWD Logistics menyusun peta jalan dekarbonisasi menuju Net Zero Emission 2050, dengan target penurunan emisi sebesar 30% pada 2027 dan 40% pada 2030.

Selain isu dekarbonisasi, simposium ini juga menyoroti percepatan ekonomi sirkular di tengah tantangan Triple Planetary Crisis.

Pemerintah menegaskan komitmen tersebut melalui RPJPN 2025–2045 dengan mengedepankan pendekatan kolaborasi Penta Helix.

Menutup rangkaian kegiatan, SCG menegaskan komitmennya melalui prinsip Inclusive Green Growth serta menginisiasi Joint Declaration berbasis kemitraan Public, Private, People Partnership (PPPP).

Inisiatif ini menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam menurunkan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.* (Sumber: Liputan6)

Bekasi, ATKARBONIST – Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menggandeng Bank Sampah Alamanda Sejahtera dalam program pengabdian masyarakat yang berfokus pada penerapan ekonomi sirkular di tingkat rumah tangga.

Kegiatan ini menyasar para ibu rumah tangga di Kelurahan Bojong Menteng, Kota Bekasi, sebagai garda terdepan pengelolaan limbah domestik.

Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat peran masyarakat, khususnya perempuan, dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Akademisi FEB UI, Dwini Handayani, menilai aktivitas rumah tangga menjadi salah satu kontributor terbesar timbulan sampah, sehingga perempuan memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan pola pengelolaan limbah.

“Ibu rumah tangga memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi sirkular. Edukasi yang berkelanjutan akan membuka peluang pemberdayaan ekonomi berbasis limbah bagi mereka,” kata Dwini, melansir Antara, Selasa (27/1/26).

Program pengabdian masyarakat ini berlangsung selama enam bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2025. Fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas warga dalam mengelola sampah organik dan anorganik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga sehari-hari.

Pelaksanaan program ini dinilai relevan dengan kondisi Kota Bekasi yang masih menghadapi persoalan tingginya volume sampah.

Pada 2024, timbulan sampah di kota tersebut tercatat mencapai lebih dari 614 ribu ton. Secara nasional, sampah rumah tangga juga masih mendominasi dengan porsi 50,71 persen dari total timbulan sampah, sehingga pengelolaan di level keluarga menjadi kunci keberlanjutan lingkungan.

Edukasi Sampah Dorong Peluang Ekonomi Warga

Tingginya kontribusi sampah rumah tangga tersebut mendorong tim lintas fakultas Universitas Indonesia yang melibatkan FEB, FISIP, dan SPPB meluncurkan Program “Inovasi Sosial Partisipasi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga dalam Memilah Sampah Sejak Dini”.

Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan warga dalam mengelola sampah langsung dari lingkungan rumah. Ketua RW 02 Bojong Menteng, Dain Santoso, menilai kegiatan edukasi tersebut memberikan dampak positif bagi pola pikir masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan sampah yang tepat tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan warga. Limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diolah menjadi produk kreatif dengan potensi ekonomi.

“Keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan, dalam pengelolaan sampah menjadi aspek yang sangat penting. Perempuan memainkan peran sentral dalam rumah tangga, seperti mendidik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan,” ujar Dain.

Pelatihan Daur Ulang Perkuat Ekonomi Keluarga

Selama program berjalan, peserta mendapatkan pelatihan praktis dan manajerial terkait pemanfaatan limbah rumah tangga. Materi pelatihan mencakup pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromatik serta pemanfaatan kemasan saset menjadi produk anyaman bernilai seni.

Selain keterampilan produksi, peserta juga didampingi dalam pembentukan dan pengelolaan unit bank sampah di tingkat lokal. Pendampingan turut mencakup aspek branding dan pemasaran guna memperkuat identitas produk daur ulang agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Ketua Bank Sampah Alamanda Sejahtera, Apriliawati, menyebut pelatihan tersebut mendorong ibu rumah tangga untuk lebih aktif memilah dan menabung sampah yang memiliki nilai daur ulang.

“Dengan pelatihan ini, ibu-ibu kini dapat menabung sampah yang bisa didaur ulang, sehingga menghasilkan nilai ekonomi tambahan bagi keluarga,” ujarnya.

Program ini juga dilengkapi dengan advokasi regulasi melalui kolaborasi bersama para pemangku kepentingan, sekaligus sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek kesetaraan gender, penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.* (Sumber: Antara)

MAKASSAR, ATKARBONIST.org – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mereformasi tata kelola persampahan dan meningkatkan kebersihan kota mendapatkan sorotan positif dari pemerintah pusat.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan apresiasi atas langkah strategis Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang dinilai berhasil membawa perubahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH SUMA-KLH), Dr. Azri Rasul, dalam pertemuan audiensi dengan Wali Kota Makassar di kediaman pribadinya, Kamis (22/1/26).

Fokus pada Pengurangan Beban TPA

Dr. Azri Rasul menilai, di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Makassar menunjukkan progres nyata dalam menata kebersihan kota sesuai standar lingkungan hidup.

Fokus utama yang diapresiasi adalah pergeseran paradigma pengelolaan sampah yang tidak lagi hanya bertumpu pada pembuangan akhir, melainkan penguatan di sektor hulu (sumber sampah).

“Sudah banyak perkembangan yang dilakukan Pak Wali terkait pembenahan kota. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pembenahan dilakukan mengikuti ketentuan layaknya kota yang bersih,” ujar Azri.

Menurut Azri, strategi kunci yang kini mulai berjalan adalah pengaktifan kembali infrastruktur pengurangan sampah di tingkat masyarakat dan kawasan. Hal ini mencakup revitalisasi Bank Sampah Unit (BSU) dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).

Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan di sektor tengah seperti Material Recovery Facility (MRF), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hingga Bank Sampah Induk menjadi filter penting. Tujuannya agar volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dapat ditekan seminimal mungkin.

“Fokusnya adalah bagaimana sampah terkelola sebanyak mungkin di sumber dan di bagian tengah. Dengan begitu, sampah yang masuk ke TPA nantinya hanya berupa residu yang memang sudah tidak bisa diolah lagi,” jelas Azri.

Status Insinerator dan Kajian Teknis

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas mengenai teknologi pembakaran sampah atau insinerator. Menanggapi imbauan penundaan operasional sebelumnya, Azri menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan prosedur administrasi dan teknis.

“Karena ini barang baru, tentu perlu dikaji terlebih dahulu. Dokumen harus dilengkapi dan teknisnya diperiksa untuk memastikan persyaratan pembakaran sampah telah sesuai ketentuan,” tambahnya.

Instruksi Wali Kota: Atasi Lendir dan Perketat Monitoring TPA

Merespons apresiasi dan masukan dari KLH, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk tidak kendor dalam menjaga kualitas lingkungan.

Sosok yang akrab disapa Appi ini memberikan instruksi tegas kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar untuk memprioritaskan penanganan TPA Antang.

Munafri menyoroti masalah spesifik seperti penanganan air lindi (lendir) dan kebersihan area sekitar TPA agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan warga sekitar.

“Saya minta DLH terus melakukan pembenahan di TPA, termasuk upaya mengurangi lendir dan memastikan kebersihan terus terjaga. Monitoring harus dilakukan secara konsisten, tidak boleh sporadis,” tegas Munafri.

Lebih lanjut, Munafri juga meminta adanya sinergi lintas sektor, termasuk pelibatan pihak Kecamatan dalam mengawasi proses pengangkutan sampah dari rumah warga. Ia berharap seluruh fasilitas pendukung di TPA dapat berfungsi optimal guna mencegah munculnya persoalan lingkungan baru di masa depan.

“Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Baik di lingkungan warga maupun di TPA adalah satu kesatuan sistem, sehingga kebersihannya harus benar-benar dijaga,” pungkasnya.* (Sumber: makassarkota.go.id)

Bandung, ATKARBONIST – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini tengah mempercepat langkah strategis untuk menanggulangi ancaman penumpukan sampah kota yang mencapai angka ratusan ton setiap harinya.

Salah satu fokus utamanya adalah mendorong seluruh pasar tradisional di bawah naungan Perumda Pasar untuk memiliki sistem pengolahan sampah mandiri.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa saat ini Bandung dihantui risiko penumpukan sampah hingga 200 ton per hari.

Dari total tersebut, baru sekitar separuhnya yang berhasil tertangani melalui kolaborasi dengan berbagai fasilitas pengolahan.

“Saat ini ada potensi sisa sampah sekitar 200 ton harian. Sekitar 100 ton sudah kita tangani lewat kerja sama dengan fasilitas pengolahan RTF,” jelas Farhan melalui keterangannya di akun Instagram resmi Halo Bandung, Senin (19/1/26).

Strategi Pemilahan dan Optimalisasi Pasar

Untuk menangani sisa sampah yang belum terkelola, Pemkot Bandung terus menggencarkan gerakan pemilahan di sumbernya.

Hanya sampah jenis residu atau yang benar-benar tidak bisa diolah kembali yang akan dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Farhan menyoroti pentingnya peran pasar dalam ekosistem ini. Ia mencontohkan Pasar Gedebage yang telah sukses mengolah sampah hingga 25 ton per hari.

Kesuksesan ini diharapkan bisa diduplikasi oleh pasar-pasar lain di Kota Bandung.

Beberapa poin penting dalam rencana ini meliputi:

• Negosiasi Antar-Lembaga: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sedang menyinkronkan regulasi dengan Perumda Pasar untuk penyediaan lahan pengolahan.
• Kemitraan Strategis: Melibatkan pihak swasta (investor) untuk mendanai teknologi pengolahan, seperti yang mulai dijajaki di kawasan Pasar Caringin.
• Keadilan Regulasi: Pemkot tengah menghitung pembagian kewajiban antara pemerintah dan pengelola agar kerja sama tetap sesuai koridor hukum.

Menuju Sistem Berkelanjutan

Langkah mendorong pasar mengelola sampahnya sendiri bukan sekadar solusi jangka pendek untuk menghindari penumpukan, melainkan bagian dari visi besar menciptakan sistem tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

“Kami sedang menghitung kewajiban tiap pihak. Tujuannya agar kerja sama ini saling menguntungkan dan tidak menabrak aturan yang ada,” tambah Farhan.

Dengan adanya sentralisasi pengolahan di titik-titik produksi sampah besar seperti pasar, beban TPA diharapkan berkurang drastis dan risiko krisis sampah di Kota Kembang dapat dihindari.* (Sumber:prfmnews.pikiran-rakyat.com)