ATKARBONIST – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengambil langkah tegas menyikapi kondisi darurat sampah yang kian mengkhawatirkan. Melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda, pemda mengikuti Sosialisasi Transformasi Pengelolaan Sampah yang berlangsung di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra didampingi Staf Ahli Bupati, serta dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah instansi terkait di wilayah tersebut.

Dalam arahannya, Bupati menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala yang kini mengalami tekanan serius akibat lonjakan volume sampah. Setiap hari, timbunan sampah yang masuk mencapai rata-rata 450 meter kubik, sehingga membuat kapasitas TPA berada pada kondisi overload.

Minimnya pemilahan sampah sejak dari sumber serta tingginya ketergantungan terhadap TPA disebut sebagai penyebab utama persoalan ini. Sistem pengelolaan yang belum berkelanjutan juga dinilai berpotensi memicu pencemaran lingkungan hingga berdampak pada kesehatan masyarakat. Bupati pun menegaskan bahwa situasi ini sudah berada di tahap kritis.

Sebagai langkah penanganan, pemerintah daerah akan mulai membatasi pembuangan sampah organik ke TPA per 1 Mei 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan beban TPA sekaligus mencegah dampak yang lebih luas.

“Jika tidak ada perubahan maka akan menyebabkan Sampah tidak tertangani, Krisis Lingkungan, Dampak Sosial Serius, dan sanksi hukum,” tegas Bupati dalam sosialisasi tersebut.

Selain itu, Pemkab Buleleng juga mendorong perubahan pola pengelolaan sampah. Jika sebelumnya masyarakat terbiasa dengan sistem “Kumpul, Angkut, dan Buang”, kini diarahkan beralih ke konsep “Pilah, Olah, dan Residu”.

Sejumlah strategi pun disiapkan, mulai dari kewajiban memilah sampah sejak dari rumah tangga, pengurangan sampah organik yang dibuang ke TPA, penguatan peran TPS3R dan bank sampah, hingga pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pemerintah menegaskan, keberhasilan transformasi ini tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama agar persoalan sampah dapat ditangani secara berkelanjutan, dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga.* (Sumber: ekbangsetda.bulelengkab.go.id)

ATKARBONIST – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan sampah perkotaan melalui pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini mengusung teknologi ramah lingkungan untuk mengubah sampah menjadi energi listrik.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para kepala daerah di wilayah Jabar.

Dalam rencana pelaksanaannya, pembangunan PSEL akan dilakukan di dua lokasi strategis, yakni Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat serta Kelurahan Kayumanis di Kota Bogor.

PSEL di TPA Sarimukti dirancang untuk melayani pengolahan sampah dari sejumlah daerah, meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, hingga Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, fasilitas PSEL Kayumanis Bogor akan menangani sampah yang berasal dari Kota Bogor dan Kota Depok.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengatakan kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya mengatasi persoalan sampah yang telah berlangsung lama.

“Atas arahan Pak Presiden kita bisa menyelesaikan sebuah problem akut yang terjadi berpuluh-puluh tahun dengan menghabiskan anggaran yang sangat banyak,” ucap KDM, di Menara Selatan, Plaza Kuningan, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C11-14, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026), dikutip biroadpim.jabarprov.go.id pada hari yang sama.

Menurutnya, berbagai upaya sebelumnya telah dilakukan, termasuk studi banding ke sejumlah negara maju seperti Jepang, Cina, dan Jerman guna mencari solusi pengelolaan sampah yang efektif.

“Itu usulan lampiran yang saya buat sendiri ketika rapat. Saya memandang bahwa Sarimukti adalah tempat yang ideal untuk mengelola sampah menjadi energi listrik. Dan kita semuanya hari ini sudah bersepakat nanti akan dikelola oleh Danantara dan kedepannya tugas kita itu di kabupaten kota,” jelas KDM.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut penandatanganan kesepakatan ini sebagai langkah penting dalam mendiseminasikan keputusan pemerintah pusat hingga tingkat daerah.

Hanif turut mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah kabupaten dan kota dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program PSEL.

“Bapak Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025, tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik telah menggariskan bahwa kota-kota atau aglomerasi kota-kota yang timbunan sampahnya melebihi seribu ton per hari diselesaikan melalui pendekatan teknologi waste to energy,” kata Hanif.

Ia berharap seluruh kepala daerah segera menuntaskan kelengkapan administrasi setelah penandatanganan kesepakatan agar proyek dapat segera memasuki tahap berikutnya.

“Kesepakatan ini akan menjadi semangat semua bahwa penyelesaian sampah ini benar-benar mendapat perhatian serius dari Presiden,” pungkasnya.* (Sumber: biroadpim.jabarprov.go.id)

ATKARBONIST – Penanganan persoalan sampah yang menumpuk di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, segera memasuki tahap baru. Pemerintah berencana mengalihkan pengangkutan sampah di kawasan pasar tersebut kepada pihak swasta sebagai solusi jangka panjang.

Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup (Satpel LH) Kecamatan Kramat Jati, Dwi, menjelaskan bahwa mekanisme pengangkutan sampah ke depan akan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi.

“Jadi ke depannya yang akan melakukan pengangkutan di sana (Pasar Induk Kramat Jati) swastanisasi. Sesuai dengan Pergub 102 Tahun 2021. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin,” kata Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, armada pengangkut sampah dari pihak swasta akan diperkuat secara bertahap. Sebanyak 20 unit truk disiapkan untuk menangani pengangkutan sampah di area pasar.

“Untuk sekarang sebanyak lima unit masih membantu pengangkutan sampah, itu nanti sampai sekiranya sudah bisa dilepas dan bisa diambil alih oleh pihak swasta,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menambah armada pengangkut sampah guna mempercepat penanganan tumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah titik, terutama di kawasan Kramat Jati. Penambahan armada dilakukan karena volume sampah dinilai belum sepenuhnya tertangani meski proses pengangkutan terus berjalan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut diambil untuk mempercepat penguraian tumpukan sampah yang menghambat aktivitas masyarakat.

“Yang di Kramat Jati kemarin secara khusus kami tambah 20 truk baru untuk mengurangi itu,” ucap Pramono.

Di lapangan, kondisi tumpukan sampah berdampak langsung terhadap aktivitas distribusi barang di pasar. Sejumlah sopir mengeluhkan lamanya proses bongkar muat yang diduga akibat akses jalan menyempit karena timbunan sampah.

Aden (27), sopir pengangkut sayuran asal Bandung, Jawa Barat, mengaku waktu bongkar muat kini jauh lebih lama dibandingkan kondisi normal.

Ia mengatakan antrean kendaraan terjadi karena jalur masuk pasar terganggu oleh tumpukan sampah. Dalam kondisi normal, proses bongkar muat biasanya hanya berlangsung sekitar dua jam, namun kini bisa lebih dari lima jam.

“Saya tadi masuk jam 05.00 WIB, tapi sampai pukul 10.00 belum selesai, karena tadi pagi antre itu sih,” ungkap Aden saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu.

Keluhan juga datang dari para pedagang yang merasakan dampak ekonomi dan kesehatan akibat gunungan sampah yang disebut mencapai sekitar enam meter. Salah satu pedagang, Syaeful, menilai pengangkutan sampah memang rutin dilakukan setiap hari, tetapi volumenya belum mampu mengimbangi jumlah sampah yang terus bertambah.

“Terkait sampah yang menumpuk ini, dampaknya banyak, baik secara ekonomi maupun dari sisi kesehatan. Secara ekonomi juga, untuk bongkar muat kita pedagang khususnya untuk jam sibuk merasa terganggu,” ungkap Syaeful di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menyebabkan penurunan omzet hingga sekitar 30 persen karena pembeli enggan datang ke area belakang pasar tempat lapaknya berada.

“Karena yang belanja tuh enggan ke belakang ke sini, khususnya untuk bagian (lapak) saya, enggan parkir. Kalau yang belanja parkir kan berarti mampir belanja,” tutur dia.

Pedagang lainnya, Narto, turut menyampaikan keluhan serupa. Ia mengaku terganggu oleh bau menyengat serta kondisi jalan yang becek di sekitar lapaknya akibat penumpukan sampah yang belum terselesaikan.

“Yang jelas ini sampah sangat mengganggu bagi kami dan seperti tidak ada solusinya, berlarut-larut. Kami bukannya tidak bersuara, sangat bersuara ke PD Pasar Jaya. Cuma tadi, penanganannya sampai saat ini belum ada penyelesaian,” kata Narto.* (Sumber: Kompas.com)

ATKARBONIST – Tempat penampungan sampah sementara (TPS) di Jalan Raya Bogor RW 02, Kelurahan Pekayon, dinilai berhasil menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Fasilitas ini difungsikan sebagai lokasi transit sementara menggantikan TPS Jalan Pendidikan yang sedang dalam masa peralihan operasional.

Shelter tersebut saat ini menerima kiriman sampah dari lima kelurahan, yaitu Pekayon, Cijantung, Baru, Kalisari, dan Gedong.

Sistem pengelolaan dilakukan dengan mekanisme pemindahan bertahap sebelum sampah dikirim ke lokasi pengolahan akhir.

Lurah Pekayon, Ahmad Bakri, menjelaskan sampah dari permukiman warga diangkut menggunakan armada kecil menuju shelter, kemudian dipindahkan ke truk berkapasitas besar untuk dibawa ke TPST Bantar Gebang.

Sejak mulai beroperasi pada 2 Maret lalu, proses pengangkutan berlangsung tertib tanpa menimbulkan penumpukan.

“Di shelter ini menjadi tempat transit sementara seluruh sampah. Dari mobil kecil, germor atau armada lainnya yang diambil dari pemukiman warga, sampah dipindahkan ke truk besar untuk dibuang ke TPST Bantar Gebang,” kata Bakri, saat dikonfirmasi tim Sudin Kominfotik, Rabu (8/4/2026).

Upaya pengurangan timbulan sampah juga terus diperkuat melalui pengaktifan bank sampah di setiap RW.

Selain itu, masyarakat didorong melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga hingga lingkungan rumah ibadah guna menekan volume sampah yang dibuang ke tempat pengolahan akhir.

Staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pasar Rebo, Marudin, menuturkan pengangkutan sampah dilakukan secara intensif setiap hari dengan melibatkan enam truk berkapasitas 10 ton. Armada tersebut mengangkut sekitar 120 ton sampah dalam dua rit perjalanan per truk.

Penggunaan truk besar menjadi strategi utama untuk menyesuaikan kuota pengiriman sampah ke Bantar Gebang yang dibatasi maksimal 14 rit per hari.
Operasional armada dibagi dalam tiga shift agar proses pengangkutan tetap berjalan optimal.

“Sejauh ini, selama proses peralihan sementara dari TPS Jalan Pendidikan ke shelter RW 02 Pekayon tidak ada kendala berarti. Armada setiap hari rutin mengangkut sampah ke TPST Bantar Gebang, kemudian tidak ada penumpukan sampah di shelter walau sampah dari warga terus dikirim untuk ditampung sebelum dibuang ke Bantar Gebang,” ungkap Marudin.* (Sumber: Kominfotik)

ATKARBONIST – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor melakukan penyegelan terhadap lokasi pembuangan sampah liar yang berada di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menekan dampak buruk akibat aktivitas pembuangan sampah ilegal.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Bogor, Agus Budi, mengatakan proses pemasangan tanda penghentian kegiatan telah selesai dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Alhamdulillah pada hari ini kami telah selesai melaksanakan pemasangan tanda penghentian kegiatan oleh PPNS terkait pengolahan sampah ilegal yang berada di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Bogor, Agus Budi, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, lokasi tersebut diketahui sudah lama digunakan sebagai tempat pengolahan sekaligus pembuangan sampah tanpa izin resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan sekitar.

“Pihak DLH sempat mencoba menemui pengelola lokasi tersebut, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat,” bebernya.

Menurut Agus, DLH Kabupaten Bogor selanjutnya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak pengelola melalui tim penegakan hukum guna menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Pengelola juga diminta segera menghentikan seluruh aktivitas pengolahan sampah ilegal.

“Kami berharap para pengelola TPA liar di wilayah Kembang Kuning dapat menghentikan kegiatannya, karena aktivitas ini sangat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Jika masih terus berlangsung, kami akan membuat laporan terkait aktivitas pengolahan sampah ilegal tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Klapanunggal, Galuh Sri Wahyuni, menyampaikan pemerintah kecamatan akan terus berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Bogor terkait penanganan lokasi tersebut ke depan.

“Kami akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk menentukan apakah lokasi ini nantinya hanya dilakukan pembersihan atau bisa dikembangkan menjadi tempat pengolahan sampah yang lebih tertata,” ucap dia.* (Sumber: Pemkab Bogor)

ATKARBONIST – Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan dua langkah strategis untuk menangani persoalan sampah di TPA Burangkeng. Upaya ini dilakukan guna mempercepat penanganan sekaligus membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menjelaskan skema pertama ditempuh melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama ini difokuskan pada pengelolaan sampah yang telah ada, baik sampah lama maupun yang saat ini terus bertambah.

“Kerja sama ini sedang dalam proses. Mudah-mudahan dalam minggu ini perjanjian sudah bisa diselesaikan,” ujarnya saat menyampaikan amanat apel pagi ASN di Plaza Pemkab Cikarang Pusat, Senin (6/4/2026).

Ia menyebutkan, DPRD Kabupaten Bekasi juga berencana mengundang mitra kerja sama yang telah disepakati untuk mempercepat realisasi program tersebut.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga menyiapkan skema kedua melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat dengan nilai investasi yang besar dan diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan PSEL akan melibatkan pihak Danantara yang bertugas menangani sampah baru yang masuk ke TPA.

“Berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Menko Pangan, Kabupaten Bekasi ditetapkan untuk melaksanakan proses lelang PSEL pada bulan ini,” jelasnya.

Dengan penerapan dua skema tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi optimistis persoalan sampah di TPA Burangkeng dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

Endin juga memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh perangkat daerah terkait atas upaya percepatan program tersebut.

“Dengan sinergi ini, mudah-mudahan penanganan sampah di Burangkeng bisa kita atasi,” tandasnya.* (Diskominfo Kab. Bekasi)

ATKARBONIST – Setelah sempat mengalami hambatan akibat penumpukan sampah pascaLebaran Idul Fitri 2026, ritme pengelolaan sampah di Jakarta kini mulai berubah.

Pengangkutan yang sebelumnya tersendat kini diatur ulang agar aliran sampah kembali lebih teratur.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menerapkan pola baru dengan membagi pengangkutan sampah menjadi tiga shift setiap harinya.

Mengatur Ritme

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk melancarkan alur pengiriman sekaligus mengurangi antrean kendaraan menuju TPST Bantargebang.

“Saat ini, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga shift setiap hari agar alur pengiriman lebih lancar dan antrean kendaraan dapat diminimalkan,” ujar Asep, Kamis (2/4/2026) dikutip Kompas.com.

Ia menegaskan tidak ada pembatasan kuota pengiriman sampah. DLH hanya mengatur ritme kerja armada agar aliran truk lebih merata sepanjang hari. Dengan skema ini, waktu tunggu truk ditargetkan tidak lebih dari tiga jam.

“Kami ingin memastikan para sopir bekerja dalam kondisi aman dan teratur, sekaligus menjaga kelancaran operasional pengangkutan sampah,” tambahnya.

Mengakui Masalah

Asep mengakui penumpukan sampah di sejumlah titik terjadi akibat lonjakan volume pascaLebaran serta gangguan operasional di Bantargebang karena longsor.

“Pascalebaran dan adanya kejadian longsor di TPST Bantargebang beberapa waktu lalu, terjadi penumpukan sampah di beberapa titik di dalam kota. Kami tidak menutup-nutupi kondisi ini dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.

Sejumlah lokasi yang sebelumnya dipenuhi sampah kini mulai dibersihkan. TPS Kali Anyar sudah kosong, sementara TPS Rawadas yang sempat menjadi lokasi pembuangan liar telah ditutup permanen.

Pembersihan di TPS Kencana masih berlangsung. Pada Selasa (31/3/2026), pemulihan berjalan meski belum sepenuhnya selesai.

Di Pasar Induk Kramat Jati, tumpukan sampah masih tampak menjulang setinggi sekitar enam meter dengan volume mencapai 6.970 ton.

“Belum keliatan banget pengurangannya,” kata petugas pengangkut sampah, Sugiat (55).

Bau menyengat masih terasa, jalanan becek, dan alat berat yang bekerja belum mampu mengurai seluruh timbunan dengan cepat.

Sementara itu, di Kalianyar, Tambora, sampah sudah diangkut dan jalan kembali terbuka, namun warga belum sepenuhnya lega.

“Iya, itu memang warga yang pasang karena kemarin protes sampah itu lama sekali diangkutnya dan jelas mengganggu warga,” kata Ketua RT 12, Toyib.

Spanduk penolakan masih terpasang. Masalah mendasar belum terselesaikan, terutama ketiadaan tempat penampungan sementara (TPS) yang layak.

“Ini udah terjadi sejak tahun 2016, dan belum ada solusi,” ujar Toyib.

Krisis sampah pascaLebaran ini sekali lagi menunjukkan bahwa pengelolaan sampah Jakarta masih sangat bergantung pada TPST Bantargebang.

Ketika satu titik itu terganggu, dampaknya cepat menyebar ke berbagai wilayah.

Saat ini, dengan ritme baru yang mulai berjalan, Jakarta memang terlihat lebih bersih. Namun bagi sebagian warga, pemulihan ini masih terasa sebagai langkah awal, bukan akhir dari persoalan.* (Sumber: Kompas.com)

ATKARBONIST – Pasca mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin bergerak cepat menggelar pertemuan dengan Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Banjarmasin, Kamis (2/4/2026) sore itu membahas koordinasi dan sinergi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penetapan kawasan Banjarmasin Raya, yang mencakup Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala, sebagai salah satu lokasi pilot project nasional transformasi sampah menjadi energi.

Dalam arahannya, Wali Kota Muhammad Yamin menyambut baik sinergi tersebut sebagai langkah strategis dalam menuntaskan persoalan sampah sekaligus mendukung gerakan lingkungan menuju konsep waste to energy.

“Sinergi ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah regional yang terintegrasi. Kami ingin mengubah paradigma, bahwa sampah bukan lagi beban, tetapi sumber energi dan peluang ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, volume sampah di tiga daerah tersebut mencapai sekitar 678 ton per hari. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, percepatan program PSEL dinilai menjadi solusi strategis.

Berdasarkan laporan, terdapat empat opsi lokasi yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kawasan terpadu PSEL, yakni TPA Tabing Rimbah, TPA Basirih, serta dua lokasi di sekitar Terminal Gambut Barakat dan belakang RSJ Sambang Lihum.

Selanjutnya, lokasi tersebut akan melalui kajian bersama tim teknis kementerian untuk menentukan titik yang paling layak bagi implementasi proyek.

“Kami berharap dapat segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk dalam menyiapkan aspek teknis dan penganggaran untuk pengelolaan sampah menjadi energi,” pungkasnya.* (Sumber: Humas Pemkot Banjarmasin)

ATKARBONIST – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mempersiapkan pembangunan tiga fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai langkah strategis mengatasi persoalan sampah di ibu kota. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Bantargebang, Bekasi.

Pramono mengungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, guna membahas rencana tersebut. Ia memastikan kesiapan lahan untuk proyek PLTSa di Bantargebang telah disampaikan secara resmi.

“Saya komunikasi langsung dengan Pak Menko Pangan dan beliau meminta untuk lahan di Bantargebang yang dipersiapkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, sudah kami persiapkan. Dan sebenarnya kami sudah berkirim surat kepada Bapak Menko Pangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kini sudah mengalami tekanan yang sangat tinggi. Volume timbunan sampah di lokasi tersebut tercatat telah melampaui angka 54 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan PLTSa sebagai solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah Jakarta.

“Apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk pembangkit listrik tenaga sampah termasuk di dalamnya di Bantargebang, kami segera tindaklanjuti,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan pembangunan tiga fasilitas PLTSa yang akan berlokasi di Bantargebang, Rorotan, serta Sunter di wilayah Jakarta Utara.

Untuk kapasitas pengolahan, PLTSa di Bantargebang dirancang mampu menangani 3.000 ton sampah per hari, yang terdiri dari 2.000 ton sampah baru dan 1.000 ton sampah lama dari TPST Bantargebang.

Sementara itu, fasilitas di Rorotan ditargetkan mengolah 2.000 ton sampah baru setiap hari, sedangkan di Sunter memiliki kapasitas sekitar 2.500 ton sampah baru per hari.* (Sumber: Siaran Pers Humas Pemprov DKI Jakarta)

ATKARBONIST – Kinerja ekspor biomassa berbasis kelapa sawit dari Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di pasar internasional, terutama di Jepang.

Salah satu produk unggulan, Palm Kernel Shell (PKS) atau cangkang sawit, kini telah mencatatkan volume ekspor yang melampaui 5 juta ton setiap tahunnya.

Selain PKS, diversifikasi produk biomassa mulai diperluas dengan pengembangan Empty Fruit Bunch (EFB) yang diolah menjadi pelet. Inovasi ini ditujukan untuk memperkuat penetrasi Indonesia dalam pasar energi terbarukan Jepang yang terus berkembang.

Langkah ekspansi tersebut turut didorong melalui keikutsertaan dalam International Biomass Expo 2026 yang berlangsung pada 17–19 Maret 2026 di Tokyo Big Sight, Jepang.

Ajang ini menjadi wadah pertemuan berbagai pemangku kepentingan dari kedua negara untuk menjajaki peluang kerja sama dan memperkenalkan potensi biomassa Indonesia.

Ketua APCASI, Dikki Akhmar, menyampaikan bahwa dalam pameran tersebut pihaknya fokus mempromosikan dua produk utama, yakni PKS dan pelet EFB.

“PKS Indonesia telah memiliki pasar yang stabil di Jepang dalam tiga tahun terakhir. Ke depan, kami mendorong pengembangan EFB pellet sebagai sumber energi alternatif yang memiliki potensi besar,” ujarnya seperti dikutip, Senin (30/3/2026).

Ia juga mengungkapkan potensi biomassa sawit Indonesia mencapai sekitar 232 juta metrik ton per tahun. Angka ini setara dengan kapasitas pembangkit listrik hingga 38.760 MW, sehingga dinilai sangat prospektif dalam mendukung agenda transisi energi global.

Dari sisi diplomasi perdagangan, Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, menilai ekspor biomassa sawit memberikan dampak positif terhadap hubungan dagang kedua negara.

“KBRI Tokyo akan terus mendukung upaya promosi dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia di Jepang,” ucapnya.

Dukungan serupa juga diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana BPDP, Lupi Hartono, menyatakan lembaganya tidak hanya mendorong promosi, tetapi juga pembiayaan riset guna meningkatkan nilai tambah produk turunan sawit.

“BPDP tidak hanya mendukung promosi, tetapi juga pembiayaan riset untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan kelapa sawit termasuk biomassa sawit Indonesia,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat jaminan mutu, PT Sucofindo menjalin kerja sama dengan Japan Quality Assurance. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap sertifikasi biomassa Indonesia, khususnya di Jepang.

Pemerintah sendiri memandang biomassa sawit sebagai komoditas strategis yang berpotensi besar menjadi sumber devisa baru. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menegaskan komitmen untuk terus membuka akses pasar melalui jaringan perwakilan perdagangan di Jepang.

“Dengan meningkatnya permintaan global terhadap energi terbarukan, biomassa sawit Indonesia diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di pasar internasional,” ucap Puntodewi.* (Sumber: Suara.com)